Semua Skripsi

PENCARIAN DETAIL

Urgensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Hak Asasi Terdakwa I Gede Winartha Indra Bhawana -	Tesis
Pengaturan Kriteria dan Pemberian izin Karya Cipta Turunan (Derivative Work) Pada Negara-Negara Anggota WTO. Herti Yunita Putri -	Tesis
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI MUTILASI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, SH., Mutilasi berdasarkan tinjauan sejarah dilakukan beradasarkan dimensi ritual, keyakinan, dan adat istiadat. Dewasa ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu aspek kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai filosofis, tetapi mutilasi kini dipergunakan di dalam modus operandi kejahatan dengan tujuan mengelabui aparat \| read More...	Tesis
Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi Perspektif GATS (General Agreement on Trade in Services) Dalam Indonesia's Initial Offer Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Alberta Hartiana Perdagangan jasa pendidikan tinggi menjadi tren global dan mereformasi sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan GATS terhadap perdagangan jasa pendidikan tinggi dan transformasi Indonesia�s initial offer pada sub-sektor pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang No. 1 \| read More...	Tesis
KONTRADIKSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER DAN HUKUM PIDANA MILITER Allan Hermit Prasetyo Pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 hari dalam ketentuan Pasal 8 UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer telah menimbulkan dampak yang bersifat kontradiktif dengan pengaturan tindak pidana yang serupa dalam ketentuan Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1 KUHPM. Situasi ini telah \| read More...	Tesis
Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Terkait Dengan Kearifan Lokal Di Provinsi Bali Ni Kadek Rudiani ABSTRAK Dengan dasar kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945, Organisasi Kemasyarakatan pun tumbuh subur dan berkembang tanpa batas yang jelas di era reformasi. Sementara itu, pada Pasal 21 huruf c Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 saat ini sering disebutkan Ormas berkewajiban �Memelihara nila \| read More...	Tesis
Politik Hukum Pidana Terhadap Mekanisme Penyelidikan Undercover Buy Pada Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik I Putu Sauca Arimbawa Tusan Politik hukum pidana terhadap mekanisme penyelidikan Undercover buy pada kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Undercover Buy adalah teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana bertindak sebagai pembeli. Mekanisme dan teknis Teknik Undurcover Buy dalam Pengungkapan Tindak Pidana terkait prostitusi online belum diatur \| read More...	Tesis
Implementasi Penghitungan Kerugian Negara Guna Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali Djatu Apriellia dilakukan tanpa ada komitmen dari aparat penegak hukum, yang dalam konteks system penegakan peradilan pidana memerlukan sinkronisasi dan keterpaduan masing-masing peran baik kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan BPK sebagai lembaga pendukung dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. BPK memiliki kewenangan atribusi \| read More...	Tesis