Permasalahan dalam penelitian tesis ini, pertama : apakah asas perlindungan konsumen telah diakomodasi menjadi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua : bagaimanakah sinkronisasi asas hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk | read More...
Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang secara konstitusional berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial ini kemudian diperluas menjadi beberapa kewenangan, | read More...
Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam rangka melakukan pengawasan, menteri dapat mengambil tindakan pemblokiran terhadap situs internet yang diduga bermuatan negatif. Kewenangan melakukan pemblokiran oleh menteri yang tidak sesuai | read More...
Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Hukum Tentang Pidana Pengganti Kerugian Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi pidana pengganti kerugian negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang ini dan bagaimana kebijakan reformulasi | read More...
Hak cipta dikategorikan sebagai benda immaterial yang memiliki nilai ekonomi, sehingga berdasarkan sifat tersebut, maka hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Dalam pelaksanaanya, pihak bank belum bisa menerima hak cipta sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan aturan mengenai hak | read More...